PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Profil PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung Barat menyediakan layanan informasi publik secara transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Identitas PPID

Nama PPID
PPID Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung Barat
Pejabat PPID
ENJAH SUGIARTO, SE
Jabatan
Kepala Kantor

Informasi Pelayanan

Alamat
Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung Barat
Jl. Sodong Hilir RT 002 RW 017 Desa Kertajaya Kecamatan Padalarang
Telepon
085222869859
Email
bandungbaratkab@haji.go.id
Jam Pelayanan
08.00 WIB s.d 15.00 WIB
Kelembagaan

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi PPID
Kelembagaan

Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) bertugas mengelola dan memberikan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, PPID mempunyai fungsi:

  1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik.
  2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik.
  3. Mengoordinasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari unit kerja terkait.
  4. Melakukan verifikasi terhadap dokumen Informasi Publik.
  5. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses oleh masyarakat dan layak untuk dipublikasikan sesuai ketentuan.
  6. Memberikan pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat.
  7. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan layanan Informasi Publik.
  8. Mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pelayanan Informasi

Mekanisme Permohonan Informasi

Mekanisme Permohonan Informasi Publik

Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permohonan Informasi Publik dapat disampaikan kepada PPID melalui sarana elektronik dan/atau nonelektronik.

Tahapan permohonan Informasi Publik:

1. Mengajukan Permohonan

Pemohon menyampaikan permohonan Informasi Publik kepada PPID secara tertulis, baik secara langsung maupun melalui sarana elektronik yang disediakan.

2. Melengkapi Identitas

Pemohon wajib memberikan identitas yang diperlukan sesuai ketentuan. Untuk pemohon perseorangan, identitas paling sedikit berupa KTP atau surat keterangan kependudukan. Untuk badan hukum atau kelompok orang, persyaratan dilengkapi sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Menyampaikan Informasi yang Diminta

Pemohon menyampaikan rincian Informasi Publik yang dibutuhkan, tujuan penggunaan informasi, serta cara memperoleh dan cara pengiriman informasi yang diinginkan.

4. Pemeriksaan Kelengkapan

PPID melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan. Pemeriksaan kelengkapan dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan dicatat dalam register Permintaan Informasi Publik.

5. Pemberian Nomor Pendaftaran

Setelah permohonan diterima dan dicatat dalam register, PPID memberikan nomor pendaftaran sebagai tanda bukti permohonan Informasi Publik.

6. Proses Permohonan

PPID melakukan pemeriksaan dan memproses permohonan sesuai dengan status dan ketersediaan Informasi Publik, termasuk menentukan apakah informasi dapat diberikan seluruhnya, sebagian, atau tidak dapat diberikan berdasarkan ketentuan mengenai Informasi yang Dikecualikan.

7. Pemberitahuan Tertulis

PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap. Dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan, jangka waktu dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) hari dengan pemberitahuan dan alasan tertulis kepada Pemohon.

8. Pemberian Informasi

Apabila permohonan dikabulkan, informasi dapat diberikan dalam bentuk yang tersedia, termasuk dokumen digital (softcopy) atau dokumen nondigital (hardcopy), sesuai permintaan dan ketentuan yang berlaku.

9. Permohonan Ditolak

Apabila Informasi Publik tidak dapat diberikan karena termasuk Informasi yang Dikecualikan atau alasan lain sesuai ketentuan, PPID menyampaikan pemberitahuan secara tertulis beserta alasan penolakan.

Pelayanan Informasi

Mekanisme Keberatan Informasi

Mekanisme Keberatan Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan kepada Atasan PPID apabila dalam memperoleh Informasi Publik terdapat hambatan atau ketidaksesuaian pelayanan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberatan dapat diajukan antara lain apabila:

  1. Permohonan Informasi Publik ditolak.
  2. Informasi berkala tidak disediakan.
  3. Permintaan Informasi Publik tidak ditanggapi.
  4. Informasi yang diberikan tidak sesuai dengan informasi yang diminta.
  5. Permintaan Informasi Publik tidak dipenuhi.
  6. Biaya yang dikenakan tidak wajar.
  7. Informasi diberikan melewati jangka waktu yang ditentukan.

Tahapan pengajuan keberatan:

1. Mengajukan Keberatan
Pemohon menyampaikan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID melalui sarana pelayanan informasi yang disediakan.

2. Melengkapi Data Keberatan
Pemohon mencantumkan identitas, nomor pendaftaran permohonan informasi, tujuan penggunaan informasi, alasan keberatan, serta uraian kasus apabila diperlukan.

3. Pencatatan Keberatan
Petugas menerima dan mencatat keberatan dalam register keberatan serta memberikan nomor registrasi keberatan kepada Pemohon.

4. Pemeriksaan Keberatan
Atasan PPID melakukan pemeriksaan terhadap alasan keberatan dan proses pelayanan Informasi Publik yang telah diberikan.

5. Tanggapan atas Keberatan
Atasan PPID memberikan tanggapan tertulis atas keberatan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang berlaku.

6. Tindak Lanjut
Apabila keberatan diterima, PPID melakukan tindak lanjut sesuai keputusan Atasan PPID, termasuk memberikan Informasi Publik apabila informasi tersebut dapat diberikan sesuai ketentuan.

7. Penyelesaian Sengketa Informasi
Apabila Pemohon masih tidak menerima tanggapan atau keputusan atas keberatan sesuai ketentuan, Pemohon dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa Informasi Publik sesuai peraturan perundang-undangan.

Catatan: Pengajuan keberatan dilakukan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Badan Publik dan ditujukan kepada Atasan PPID, bukan langsung kepada Komisi Informasi. Komisi Informasi berperan dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik sesuai ketentuan yang berlaku.

Komitmen Pelayanan

Maklumat Pelayanan

Landasan

Dasar Hukum

-